OJK Sumbar Gelar TOT Bagi Perangkat Nagari di Tanah Datar

TANAH DATAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan Training of Trainer (TOT) bagi wali nagari beserta perangkat nagari di Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati setempat pada Kamis, (10/8/2023).

Bupati Tanah Datar yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Tanah Datar Elizar SH, menyampaikan atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada kepala otoritas jasa keuangan yang telah melaksanakan kegiatan training of trainers bagi perangkat nagari dalam rangka desaku cakap keuangan di Kabupaten Tanah Datar.

Baca juga: Tony Rosyid: Warga Jakarta Berlimpah Subsidi

"Terimakasih kami ucapkan kepada OJK Sumatera Barat yang telah melaksanakan kegiatan training of trainers bagi perangkat nagari di Tanah Datar, " kata Elizar.

Dia menjelaskan, Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 75 nagari dan telay memiliki 74 BUMNag dan 15 diantaranya sudah berbadan hukum, namun untuk pengembangan BUMNag kedepannya diperlukan akses keuangan pada lembaga jasa keuangan.

Baca juga: Pemprov Sumbar Larang ASN Cuti dan Keluar Daerah Selama Nataru

Di Tanah Datar belum semua perangkat nagari dan pengurus BUMNag memahami tentang akses keuangan tersebut, sehingga diperlukan literasi untuk memberikan pemahaman tentang lembaga jasa keuangan.

"Diharapkan, melalui training of trainers desaku cakap keuangan bisa memberikan pemahaman kepada kepala dan perangkat nagari, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi nagari, penggerak PKK nagari, pengurus kelompok masyarakat desa serta penyuluh informasi publik mengenai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, " jelasnya.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Daftarkan 8 Juta Bidang Tanah Selama 2021

Elizar menyebut, sebelumnya juga sudah dilaksanakan launching program ekosistem keuangan inklusif (EKI) di wilayah pedesaan oleh OJK yang diadakan pada tanggal 22 juni 2023 lalu di Nagari Sumpu Kecamatan Batipuh Selatan, kegiatan tersebut saat ini masih berlangsung pada tahap inkubasi.

Tim TPAKD Kabupaten Tanah Datar datar juga memiliki beberapa program kerja untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM yaitu asuransi usaha tani padi (autp) seluas 2500 ha dan asuransi usaha ternak sapi/ kerbau (autsk/k) sebanyak 2500 ekor yang bekerjasama dengan PT. Jasindo serta program bajak gratis yang bertujuan untuk meringankan biaya produksi pertanian dan meningkatkan produktivitas petani.

Baca juga: Ketua DPD RI LaNyalla Bakal Bantu Perjuangkan Pembangunan Sumbar di Pusat

Untuk pemberdayaan UMKM dilaksanakan program kerja pemberian kredit pembiayaan melawan rentenir yang disebut dengan program makan rendang di tanah datar yaitu maksimalkan pemberantasan rentenir agar hilang di Tanah Datar.

Program makan rendang berupa pemberian pembiayaan kepada pelaku umkm dengan plafon maksimal 10 juta rupiah dalam jangka waktu 24 bulan dan bunga 0%. pemerintah kabupaten tanah datar memberikan subsidi bunga atau margin untuk pelaku umkm yang mengajukan pembiayaan tersebut dan pelaku umkm hanya membayar biaya administrasi sebesar 1.5% per tahun.

Baca juga: Antisipasi Siber Security Incident, Diskominfotik Sumbar Gelar Drill Test

Dengan adanya kegiatan literasi keuangan training of trainers desaku cakap keuangan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat di nagari terkait lembaga, dan produk layanan jasa keuangan diantaranya perbankan, lembaga pembiayaan, pegadaian dan perasuransian.

"Disamping itu juga dapat meningkatkan pemahaman terkait investasi dan pinjaman online ilegal sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadi kegiatan yang berkesinambungan melalui dukungan dari ojk dan lembaga jasa keuangan" terangnya.

Sementara itu PLT. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Untung Santoso, menyampaikan melalui literasi keuangan bisa membekali perangkat nagari dengan pengetahuan keuangan tentang krisis keuangan.

Perangkat nagari juga dapat mendidik masyarakat tentang dana darurat, perlindungan asuransi, dan starategi mutu resikonya.

Hal tersebut juga dapat membangun ketahanan dalam masyarakat, yang memungkinkan untuk mengatasi gonjangan keuangan dengan lebih baik, dan melindungi mata pencaharian.l masyarakat

Baca juga: Mendes PDTT godok formulasi Dana Desa untuk Jorong

"Dengan membekali mereka terkait keterampilan literasi keuangan maka perangkat Nagari dapat diberdayakan untuk membuat keputusan yang tepat tentang keuangan nagari penganggaran, dan alokasi sumber daya, dengan demikian mereka juga dapat mengelola keuangan yang efektif dan transparan sehingga bisa menguntungkan masyarakat serta mendorong insklusi keuangan perangkat nagari dapat mengedukasi anggota masyarakat tentang pentingnya jasa keuangan seperti rekening bank dan prodak asuransi, " kata dia. (JH)